Press "Enter" to skip to content

Jaksa Minta Hakim Keluarkan Penetapan Jemput Paksa Hendro Lumangko

Telah Dibaca : 2559 Kali

Rakyat Maluku – JAKSA Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku meminta majelis hakim yang mengadili perkara korupsi pengadaan lahan di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, oleh BPJN Wilayah IX tahun 2015 sebesar Rp 3 miliar, agar dapat mengeluarkan surat perintah penetapan jemput paksa terhadap saksi Hendro Lumangko. Sebab, sudah tiga kali pemilik lahan itu mangkir dari panggilan jaksa untuk dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

“Kami minta pertimbangan majelis hakim untuk segera mengeluarkan surat penetapan jemput paksa terhadap saksi Hendro Lumangko. Sebab sudah tiga kali dipanggil baik-baik, namun saksi tidak menggubris panggilan kami,” pinta JPU Rolly Manampiring, dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat, Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Hakim Jimmy Wally menyarankan kepada JPU untuk menghadirkan saksi penting lainnya terlebih dahulu. “JPU fokus dulu untuk hadirkan saksi penting lainnya, setelah itu baru hadirkan saksi Hendro Lumangko,” katanya.

Sidang pun kemudian dilanjutkan dengan mendengar keterangan Raja Negeri Tawiri Yakob Nikolas Tuleruw, perwakilan BPN Maluku Oktovianus Alfons dan Fredik Helaha, sebagai saksi untuk terdakwa Zadrak Ayal selaku mantan Kepala Tata Usaha BPJN IX Maluku – Maluku Utara.

Kepada majelis hakim, ketiga saksi mengaku bahwa lahan seluas 4485 meter persegi di Desa Tawiri yang dibeli menggunakan anggaran APBN sebesar Rp 3 miliar tahun 2015 itu adalah sah milik keluarga Attamimi di Surabaya.

“Setahu kami lahan yang sudah dibeli oleh BPJN untuk rencana pembangunan mess bagi pejabat struk­tural dan worskop tempat penam­pungan alat berat BPJN IX Maluku-Malut adalah milik keluarga Atamimi,” ucap para saksi.
(RIO)

 

Selengkapnya Jaksa Minta Hakim Keluarkan Penetapan Jemput Paksa Hendro Lumangko

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *