Press "Enter" to skip to content

Dinas PUPR Malut Serahkan Hasil Verifikasi Usulan DAK Jalan 2019 ke Bappenas

Telah Dibaca : 8955 Kali
Rapat verifikasi dan konfirmasi usulan DAK bidang jalan tahun 2019. (foto:puprmalut)

TERNATE, DETEKSINEWS.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Jumat (25/05/2018), menyerahkan dokumen hasil verifikasi dan konfirmasi usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan tahun 2019, ke pemerintah pusat.

Dokumen tersebut diserahkan oleh Kepala Seksi Pembangunan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Malut, Faris Hi. Abdulbar, ST, dan diterima oleh Ketua Team DAK Bidang Jalan Direktorat Transportasi Kementerian PPN/Bappenas, Puji Nur Hanafi, di Sekretariat DAK Direktorat Transportasi Bappenas.

Dalam rilis yang disampaikan Dinas PUPR Malut, saat menyerahkan dokumen tersebut, Kepala Seksi Pembangunan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Malut, Faris Hi. Abdulbar, ST, menyampaikan harapan seluruh aparat Dinas Pekerjaan Umum kabupaten kota se Maluku Utara, agar Bappenas lebih memperhatikan alokasi DAK fisik bidang jalan tahun 2019.

Alasannya, secara nasional target kemantapan jalan provinsi adalah 75 persen mantap, dan target jalan kemantapan kabupaten adalah 65 persen mantap di tahun 2019. Sementara capaian kemantapan jalan provinsi di Maluku Utara tahun 2017 baru mencapai 35,26 persen dari panjang jalan 1276,8 Km.

“Untuk mengejar target pemerintah pusat, tentu membutuhkan dukungan pembiayaan yang serius. Kalau kebijakan DAK oleh pemerintah pusat hanya untuk mendukung kegiatan prioritas nasional, maka target tersebut akan sulit terealisasi,” kata Faris.

Kadis PUPR Malut, Djafar Ismal, SE, ST (foto:puprmalut)

Sebelumnya, Pemprov Maluku Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, telah melaksanakan verifikasi dan konfirmasi usulan DAK bidang jalan tahun 2019 terhadap 10 kabupaten kota se provinsi Maluku Utara. Kegiatan tersebut berlangsung Rabu (09/05/2018) lalu, di hotel Boulevard Ternate.

Dalam kegiatan itu, Kepala Dinas PUPR Malut, Djafar Ismail, SE. ST, menyampaikan bahwa sesuai mandat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, khususnya pasal 91 ayat 4, disebutkan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas dan wewenang memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah kabupaten kota di wilayahnya.

“Oleh karena itu, diharapkan kerjasama yang baik antara kabupaten kota dengan provinsi dalam kegiatan verifikasi usulan DAK bidang jalan, tidak terjadi tumpang tindih usulan kegiatan,” kata Djafar Ismail saat menyampaikan sambutan. (PUPR MALUT/eko)

Selengkapnya Dinas PUPR Malut Serahkan Hasil Verifikasi Usulan DAK Jalan 2019 ke Bappenas

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sponsor By :

Muhammad Ullil Fahri,S.Pd.M.TI

www.mfahri.web.id