Press "Enter" to skip to content

Kanwil Perbendaharaan Ajak TAPD dan Banggar Punya Visi yang Sama

Telah Dibaca : 6162 Kali

TERNATE, DETEKSINEWS.com – Kepala Kanwil Perbendahaaran Maluku Utara, Edward U.P Nainggolan, meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku Utara, punya visi yang sama dalam menyusun anggaran, sehingga tidak muncul temuan BPK seperti yang terjadi saat ini.

Menurut Edward, secara prinsip umum pengelolaan keuangan, anggaran hanya bisa dilaksanakan kalau masuk dalam APBD atau APBN. Jika ada kegiatan yang dilaksanakan tapi tidak masuk dalam APBD, maka tetap akan menjadi temuan BPK.

“Persisnya temuan BPK kami belum tahu, kami hanya membacanya lewat media. Yang bisa kami sarankan adalah, agar TAPD dan Banggar lebih solid dalam membahas anggaran daerah. Karena anggaran itu tujuannya untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Maluku Utara,” kata Edward ketika dikonfirmasi Rabu (30/5/2018).

Ia menambahkan, jika dilihat dari apa yang diberitakan di media, temuan BPK lebih ke pelanggaran administrasi. Untuk itu harus ada langkah-langkah terukur dalam menyelesaikan temuan tersebut. Pemerintah daerah harus menjelaskan secara detil dalam rencana tindak lanjut pemerintah atas temuan BPK – action plan – dasar penggunaan anggaran.

“Kuncinya adalah bagaimana pemerintah provinsi dan DPRD mampu meyakinkan BPK. Karena temuan ini belum masuk pada terjadinya kerugian keuangan negara. Ini masih persoalan administrasi, sehingga mestinya bisa dijelaskan ke BPK. Namun sebelum itu, TAPD dan Banggar harus satu visi dulu. Tanpa itu agak sulit, sebab action plan juga memuat rencana ke depan agar temuan seperti ini tidak terjadi lagi,” jelasnya.

Edward mengaku ingin sekali membantu Pemprov Malut menyelesaikan masalah ini. Sebab salah satu fungsi Kanwil Perbendaharaan adalah melakukan pembinaan keuangan daerah. Pembinaan yang dimaksud katanya hanya sebatas memberikan masukan-masukan, karena pengelolaan keuangan sifatnya otonom, semuanya merupakan kewenangan pemerintah daerah.

“Kami punya MoU dengan Kepala BPKPAD Ahmad Purbaya. Kami ingin diskusi dengan beliau (Ahmad Purbaya, red) sekaligus meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Siapa tahu ada solusi yang bisa kami berikan,” tuntasnya. (eko)

Selengkapnya Kanwil Perbendaharaan Ajak TAPD dan Banggar Punya Visi yang Sama

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sponsor By :

Muhammad Ullil Fahri,S.Pd.M.TI

www.mfahri.web.id