Press "Enter" to skip to content

7 Pemda Terima Penghargaan dari Pemerintah Pusat

Telah Dibaca : 5320 Kali

TERNATE, DETEKSINEWS.com – Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan RI, memberikan penghargaan atas perolehan capaian standar tertinggi atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017, kepada tujuh Pemda di wilayah Maluku Utara.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wagub Malut, M. Natsir Thaib, kepada tujuh daerah yakni Pemkot Ternate, Pemkot Tidore Kepulauan, Pemkab Halut, Halbar, Halsel, Haltim dan Pemkab Pulau Morotai, pada kegiatan yang digelar Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Maluku Utara, di Royal Resto, Ternate, Kamis (25/10).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Maluku Utara, Walikota Tidore, Ali Ibrahim, Bupati Morotai, Benny Laos, Rektor Unkhair Ternate, Prof. Husen Alting, pimpinan BPK, BPKP, serta instasi vertikal lainnya.

Edward U.P Nainggolan

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Malut, Edward UP Nainggolan mengatakan, LKPD merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengeloaan keuangan daerah yang ditujukan kepada rakyat sesuai amanat konstitusi. Selain itu, LKPD juga merupakan wujud dari kehadiran negara di tengah masyarakat, untuk memberikan informasi yang kredibel mengenai pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat, yang merupakan stakeholder utama Pemda. LKPD juga merupakan perwujudan dari keterbukaan informasi Pemda kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

“Sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kepala daerah menyusun LKPD, yang merupakan pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD tahun berjalan. LKPD tersebut kemudian disampaikan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” kata Edward.

Edward juga turut menyampaikan apresiasinya kepada tujuh Pemerintah kabupaten kota di Maluku Utara yang berhasil mendapatkan opini WTP atas LKPD 2017 dari BPK RI. Capaian tersebut dinilai lebih baik dari tahun 2016, karena hanya ada lima daerah yang memperoleh WTP. Sementara di tahun 2017, Kabupaten Halmahera Barat dan Morotai berhasil naik kelas dengan memperoleh WTP.

“Dengan tulus hati, kami mengapresiasi keberhasilan tujuh pemda yang mencapai Opini WTP termasuk tiga pemda yang telah mencapai empat kali berturut-turut, yaitu Kota Ternate, Kota Tidore dan Halmahera Selatan. Kami juga memberikan apresiasi yang tinggi untuk dua pemda yang naik kelas menjadi WTP yaitu Halmahera Barat dan Morotai,” ujarnya menambahkan.

Edward meyakini, capaian opini WTP merupakan hasil dari upaya-upaya yang konsisten dalam memperbaiki tata kelola keuangan Pemda, serta kerja keras dari seluruh stakeholder pemda terutama komitmen para kepala daerah, Sekretaris Daerah, BPKAD, dan seluruh SKPD/OPD. Capaian opini tersebut patut dibanggakan dan disyukuri, namun juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan kesejahteraannya.

Di akhir sambutannya, Edward menyoroti masih minimnya penyerapan DAK non fisik, utamanya dana BOS. Dalam beberapa kali kunjungannya ke daerah, Edward mengaku menemukan begitu banyak guru-guru honorer yang belum menerima upah.

“Kami berharap kepada seluruh kepala daerah, agar bisa memperhatikan penyerapan dana BOS, supaya bisa terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Maluku Utara. Apalah artinya opini WTP yang diterima pemda, kalau pada akhirnya masyarakat tidak mendapat manfaat dari anggaran yang dikelola masing-masing pemda,” tuturnya. (eko)

Selengkapnya 7 Pemda Terima Penghargaan dari Pemerintah Pusat

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

IT CONSULTAN

www.mfahri.web.id

Visit Now