Press "Enter" to skip to content

Mathius Awoitauw, Bupati Jayapura Ini Pernah Alami Kasus Mirip AGK-Ya

Telah Dibaca : 6424 Kali

TERNATE, DETEKSINEWS.com – Bupati Jayapura, Papua, Mathius Awoitauw dan wakilnya Giri Wijayantoro, ternyata pernah mengalami kasus yang sama seperti yang dialami pasangan KH. Abdul Gani Kasuba – Al Yasin Ali (AGK-Ya) di Pilgub Malut tahun ini. Pasangan Mathius Awoitauw – Giri Wijayantoro, juga mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk dibatalkan pencalonannya karena dianggap melanggar Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Berdasarkan data yang diperoleh Deteksi News dari berbagai media, Mathius Awoitauw sendiri maju di pilkada Jayapura dengan status sebagai petahana. Pasangan yang diusung Partai Nasdem, Demokrat dan Hanura ini berhasil memenangkan pilkada Papua yang digelar pada 15 Februari 2017. Hasil pilkada kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan MK memutus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 19 distrik.

Pada PSU yang digelar 23 Agustus 2017, pasangan Mathius Awoitauw – Giri Wijayantoro kembali memenangkan pilkada dengan perolehan suara yang sangat siginifkan. Menariknya, pada 29 Agustus 2017, Mathius yang juga sebagai Bupati Jayapura, mengganti Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Keputusan Nomor SK.821.2.09-09, Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Keputusan Nomor SK.821.2-40, dan Direktur RSUD Yowari melalui Keputusan Nomor SK.821-2-10.

Hingga akhirnya, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum tentang pembatalan Mathius Awoitauw sebagai calon petahana Bupati Jayapura. Sanksi tersebut dikeluarkan karena yang bersangkutan melanggar peraturan dengan memutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada masa enam bulan sebelum penetapan calon kepala daerah.

Rekomendasi yang diumumkan pada pada 21 September 2017 itu berisi dua poin, pertama calon Bupati Jayapura Mathius Awoitauw terbukti melanggar Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016 dan kedua memerintahkan KPU Provinsi Papua melalui KPU untuk membatalkan Mathius Awoitauw sebagai Calon Bupati Jayapura.

Masalah berlanjut lagi ke MK dengan dalil pembatalan tersebut. Namun dalam sidang PHP Jayapura nomor 59/PHP.BUP-XV/2017, MK justru menetapkan pasangan Mathius Awoitauw SE. Msi dan Giri Wijayantoro sebagai Bupati dan wakil bupati terpilih Jayapura periode 2017-2022. Dan pasangan inipun kemudian dilantik oleh Gubenur Papua, Lucas Enembe, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jayapura, pada 29 November 2018.

Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai, rekomendasi Bawaslu soal pilkada Jayapura keliru dan bisa menimbulkan kesan adanya konflik kepentingan yang melibatkan Bawaslu.

“Menurut saya keputusan Bawaslu itu keliru atau tidak tepat, karena pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu tidak bisa dibaca hanya satu ayat berdiri sendiri. Jadi harus dibaca secara keseluruhan,” ungkap Refly kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/10), sebagaimana dikutip dari laman Rakyat Merdeka Online di www.politik.rmol.co

Dia menerangkan, pasal dalam UU tersebut jangan hanya dibaca mengenai pergantian atau mutasi pejabat semata, tapi harus dibaca bahwa pergantian itu dianggap bakal menguntungkan calon petahana (incumbent) atau tidak.

“Kalau pergantiannya dilakukan setelah pemungutan suara ulang, tentu sangat tidak masuk akal jika itu dianggap sebagai menguntungkan salah satu calon dalam hal ini incumbent. Namun jika pergantian atau mutasi tersebut masih dianggap pelanggaran, tidak bisa serta merta berbuah pada rekomendasi diskualifikasi. Tetapi bisa diadukan ke Mendagri. Biarlah Mendagri yang menentukan, apakah pemberhentian tersebut sah atau tidak,” tandas doktor ilmu hukum jebolan University of Notre Dame AS itu.

Lebih lanjut Refly mengatakan, Bawaslu seharusnya perlu sangat berhati-hati mengeluarkan rekomendasi pencoretan seorang calon. Apalagi diketahui calon tersebut menang dalam pilkada yang telah dilaksanakan.

“Bawaslu merekomendasikan seseorang untuk dicoret dan kemudian memaksa KPU untuk mencoret, maka menurut saya itu akan menimbulkan conflict of interest (konflik kepentingan). Sebab pencoretan atau pembatalan dari kemenangan salah satu calon dalam pilkada adalah sanksi yang berat. Seharusnya Bawaslu menggunakan fungsinya untuk menyelesaikan sengketa atau menyidangkan suatu hal. Jadi kalau dia berdasarkan analisis sendiri, kemudian merekomendasikan pembatalan calon, maka dikhawatirkan tidak memberikan kesempatan yang layak pada pihak yang dibatalkan,” demikian Refly Harun. (redaksi)

Selengkapnya Mathius Awoitauw, Bupati Jayapura Ini Pernah Alami Kasus Mirip AGK-Ya

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

IT CONSULTAN

www.mfahri.web.id

Visit Now