Press "Enter" to skip to content

Proyek Jalan Tj.Pura-Ulak Medang-Tanah Merah Di Duga Gunakan Galian C Ilegal, Kok Dibiarkan Ya..?

Telah Dibaca : 6066 Kali

Ketapang, Media Kalbar

Munculnya rencana Mega Proyek Peningkatan Jalan Tj.Pura-Ulak Medang -Tanah Merah Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat saat ini masih kontroversial. Isu politik menumpuk di proyek ini. Dihantam dan dipertahankan, begitulah nasib proyek milik Pelaksana PT.TEHNIK JAYA MANDAYA Nomor kontrak :602/69/PPK.5-APBD/DPUTR-B/2018.
Perputaran uang besar dalam rangkaian mega proyek inti dari segenap pertentangan soal reklamasi dan kebijakan menyimpang dalam Lelang Alias Tender di LPSE Ketapang Kalbar.

Pakar Mega Proyek di bidang terkait sepaham, pengambilan batu dan tanah Problemnya adalah pembiayaan dan ijin apakah dari tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah. Suhardi.MZ asal putra Ketapang mengatakan pada Awak Media Kalbar Rabu 7/11/18.
’’Direalisasikan Proyek Jalan Tanjung Pura-Ulak Medang-Tanah Merah menyebabkan konsensi wilayah atau sejumlah pulau atau bukit atau Gunung yang rencana untuk reklamasi tanah dan batu di kerok dengan izin Abal-Abal atau ijin Kongkalikong maling teriang Maling. Alhasil sekian Bukit dan Gunung dan dataran tinggi yang memiliki pilihan batu, pasir danTanah yang keras di Kerok dengan cara brutal dan membabi Buta oleh perusahaan PT. TEHNIK JAYA MANDAYA (TJM) sebagai Pelaksana Kontraktor untuk penimbunan Badan dan bahu Jalan Jutaan Meter kubik untuk sebuah kepentingan Pribadi dan memperkaya orang lain tanpa ijin.”tutur Suhardi

Proyek Tj. Pura-Ulak Medang-Tanah Merah kata Suhardi, terindikasi menyimpang dari penunjukkan pemenang tender/lelang LPSE, PPTK, dan PPK disinyalir melakukan pembohongan publik akan sarat kepentingan untuk menggerogoti APBD TA 2018 secara sistematik menyimpang berjema’ah.

Diterangkan juga Tentang perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara serta UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Mekanisme dan prosedur perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara, antara lain pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seperti WIUP logam dan batubara diperoleh dengan cara lelang, WIUP mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara permohonan. “Kemudian pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi, pemberian IUP, Operasi Produksi. Sedangkan persyaratan WIUP, yakni surat permohonan diajukan kepada Gubernur,” Ungkapnya lanjut Suhardi.MZ.

Reklamasi pekerjaan penimbunan jalan, tanah dengan skala volume yang besar pada suatu kawasan rawa-rawa atau di danau. Pekerjaan reklamasi sesungguhnya tidak bisa dipisah-pisahkan dengan pekerjaan pengerukan (dredging) dan AMDAL terutama bila sumber material (quarry) dari reklamasi itu dan juga tentang AMDAL. Mengingat Surat Keputusan Menteri Lingkungan no. 14/2013 tentang ketidaklayakan reklamasi dan tidak ada alasan menerbitkan ijin reklamasi tanpa rencana zonasi wilayah pesisir di pulau-pulau kecil (R2WP3K) dan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) sesuai pasal 30 UU/2014

Mengingat Proyek peningkatan jalan Tj. Pura-Ulak Medang-Tanah Merah milik Dinas PUTR mengunakan keuangan negara dari pajak rakyat untuk di periksa dari perencanaan, penunjukan pemenang proyek, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam realisasi proyek tidak ada sosialisasi serta terindikasi mengontoli keuangan negara dari iteam dan fisik proyek maupun pengadaan barang/jasa, terutama untuk di audit admitrasi dan realisasi proyek tersebut. Konon proyek tersebut terindikasi dipaksakan oleh salah satu oknum anggota Dewan dan main lobi oleh Pelaksana sekian % untuk mendapatkan proyek Tj. Pura kontroversial sejak tahun 2013-2018,”pungkas Suhardi. MZ.(Yan)

Selengkapnya Proyek Jalan Tj.Pura-Ulak Medang-Tanah Merah Di Duga Gunakan Galian C Ilegal, Kok Dibiarkan Ya..?

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *