Press "Enter" to skip to content

Bangun Terminal Bandara Baru, Pemkab Mimika Utang Rp 13 M

Telah Dibaca : 2323 Kali
Beban hutang pembangunan Terminal Bandara mencapai 13 miliar, akibat dari defisit anggaran Tahun 2017.(Foto-Acik)

SAPA (TIMIKA) – Pemkab Mimika berutang sebesar Rp 13 miliar lebih yang harus dibayarkan kepada kontraktor terminal di Bandara Baru, Jalan C Heatubun.
Utang ini terjadi karena defisit anggaran di tahun 2017 lalu sehingga pembayaran untuk pekerjaan termen terakhir pembangunan terminal yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu belum bisa dilakukan kepada kontraktor.
Utang belasan miliaran ini diketahui setelah adanya keluhan dari kontraktor Panca Duta Abadi saat tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P) Kejaksaan Agung (Kejagung) Jakarta bersama TP4D Kejari Timika melakukan kunjungan sekaligus evaluasi pendampingan pembangunan bandara baru.
“Saya tidak tahu persis berapa lebihnya. Yang jelas Rp 13 miliar dan itu menjadi tanggung jawab Pemkab yang harus membayarnya. Maknya akan didorong di APBDP tahun 2018. Sebetulnya utang itu merupakan pembayaran untuk pekerjaan tahap dua di tahun lalu,” kata Plt. Kepala Dinas Perhubungan (Diahub) Mimika, Yan S.Purba saat ditemui di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Bandara Baru, Rabu (14/11).
Yan mengatakan, Dishub akan melakukan pertemuan bersama TP4D Kejari Timika untuk membahas strategi yang harus dilakukan agar utang tidak terjadi di tahun berikutnya. Pertemuan ini akan dihadiri oleb Bagian Keuangan, Inspektorat, Bagian Hukum serta semua kontraktor pembangunan bandara baru.
Ia mengatakan, hingga saat ini pembangunan bandara baru yang khusus dibiayai oleh APBD telah mencapai kurang lebih 60 persen, termasuk pekerjaan bagian atap. Pekerjaan bagian atap ini sedikit mengalami keterlambatan karena bahan konstruksi semuanya didatangkan dari Surabaya.
“Yang sekarang ini merupakan pekerjaan tahap ke tiga dengan pagu anggarannya Rp  25 miliar. Untuk kontraknya saya tidak menghafal, tapi sekitar 24 miliar lebih,” katanya.
Sebelumnya Kasubid TP4P Kejagung Jakarta , Arifin Hamid menjelaskan survei yang dilakukan merujuk pada surat perintah Jaksa Agung untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan seluruh TP4D se Indonesia termasuk di Kejari Timika. Dalam hal ini agar mengetahu sejauh mana TP4D Timika melakukan pendampingan terhadap pembagunan bandara baru di Mimika.
“Kami perutusan dari Pusat untuk mengevaluasi kinerja TP4D Timika. Untuk mengetahui apa permasalahan yang mereka hadapi dan apa solusinya. Hal ini tentunya untuk kelancaran pembangunan bandara baru Mimika yang akan dipakai untuk kepentingan masyarakat Mimika,” jelas Arifin.
Arifin mengatakan fungsi TP4 ialah untuk melakukan pendampingan agar bisa mencegah tindak pidana baik secara perdata maupun pidana. Dengan demikian diharapkan peran TP4D Timika bisa maksimal dalam pembangunan bandara ini. TP4D Timika juga diharapkan bisa menjalin keterbukaan bersama Dishub, Pemkab Mimika serta Kementerian sehingga bisa berhasil dengan baik. TP4D Timika harus bekerja berdasarkan proposi dan secara profesional.
Dari hasil monitoring yang dilakukan menurut dia dapat disimpulkan bahwa ada hambatannya. Namun hambatan-hambatan tersebut akan dibicarakan bersama dan mencari solusinya.
“Untuk hambatannya lebih jelas diketahui oleh TP4D Timika, karena ini wilayah kerja mereka. Sudah pasti ada hambatan prinsip dan ada juga yang tidak terlalu prinsip, tapi semuanya sudah berjalan dan bisa dilaksanakan. Hambatan-hambatan itu tentunya tidak akan didiamkan, karena kalau didiamkan maka tidak ada solusinya,” tuturnya. (Acik) 

Selengkapnya Bangun Terminal Bandara Baru, Pemkab Mimika Utang Rp 13 M

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

IT CONSULTAN

www.mfahri.web.id

Visit Now