Press "Enter" to skip to content

Mungkinkah Hukum Kajati Kepri, Sudah Tumpul Ke Bawah

Telah Dibaca : 4636 Kali

DATARIAU.COM-Istilah ini mungkin sudah lumrah terdengar di masyarakat Indonesia saat ini, bahwa hukum di Indonesia timpang sebelah atau dalam tanda kutip “Tajam ke bawah dan Tumpul ke atas� maksud dari istilah tersebut adalah salah satu sindiran nyata bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas menengah.
Coba bandingkan dengan para koruptor yang notabene adalah para pejabat kelas ekonomi ke atas, mulai dari tingkat anggota DPRD hingga para mantan menteri juga terjerat dengan kasus korupsi.
Sementara, di luar masih banyak koruptor yang berkeliaran dengan senang dan santainya menikmati uang rakyat yang acap kali disalah gunakan untuk hal yang bersifat pribadi, bukannya untuk menyejahterakan rakyat, namun malah digunakan untuk hal-hal yang membuat seseorang itu menderita.
Keadilan “hukum� bagi kebanyakan masyarakat seperti barang mahal, sebaliknya barang murah bagi segelintir orang. Keadilan hukum hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekuatan dan akses politik serta ekonomi saja. Kondisi ini sesuai dengan ilustrasi dari Donald Black (1976:21-23), ada kebenaran sebuah dalil, bahwa Downward law is greater than upward.
Maksudnya, tuntutan-tuntutan atau gugatan oleh seseorang dari kelas “atas� atau kaya terhadap mereka yang berstatus rendah atau miskin akan cenderung dinilai serius sehingga akan memperoleh reaksi, namun tidak demikian yang sebaliknya. Kelompok atas lebih mudah mengakses keadilan, sementara kelompok marginal atau miskin sangat sulit untuk mendapatkannya (Wignjosoebroto, 2008:187).
Ada diskriminasi perlakuan hukum antara mereka yang memiliki uang dan yang tak memiliki uang, antara mereka ada yang berkuasa dan yang tak punya kekuasaan. Keadilan bagi semua hanyalah kamuflase saja. Namun, realita hukum terasa justru dibuat untuk menghancurkan masyarakat miskin dan menyanjung kaum elit. Penegak hukum lebih banyak mengabaikan realitas yang terjadi di masyarakat ketika menegakkan undang-undang atau peraturan.
Sebagi contoh yang saya ambil masyrakat menunggu-nunggu akan Proses Tersangka yang telah ditetapkan oleh Kajati Kepri pada  tgl 31 September 2017, tepatnya 2 tahun yang lalu tapi hingga kini nyatanya masih terdiam tanpa ada kelanjutan dari proses yang telah ditetapkan 2 tahun yang lalu
Padahal diketahui dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, melibatkan dua mantan bupati, mantan ketua Dewan, mantan sekda dan mantan sekwan bersama Kabag Keuangan DPRD Natuna, telah ditemukannya alat bukti pengalokasian dan pencairan dana tunjangan perumahan dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Natuna sejak 2011-2015.
Besaran tunjangan perumahaan diperoleh, yakni Ketua DPRD Rp14 juta perbulan, Wakil Ketua DPRD Rp13 juta perbulan dan anggota DPRD Natuna, masing-masing Rp12 juta perbulan.
Dari penyelidikan dan penyidikan dilakukan, pengalokasian tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Natuna di APBD Natuna, telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Natuna sejak 2011-2015, yang dilabeli dengan SK dua Bupati atas suruhan Ketua DPRD Natuna.
Atas perbuatan itu, seluruh tersangka terjerat Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah Undang-Undanga Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo Pasal 55 KUHP.
Mirisnya hal tersebut hingga kini hanya menjadi sebuah dongen dan cerita dikedai Kopi tanpa ada pegerakan apapun Oleh Pihak Penegak Hukum di Kajati Kepri
Untuk itu diperlukan penegak hukum yang berintegritas dan berkomitmen tinggi untuk melakukan penegakan hukum khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi. 
Karena penegak hukum yang bersih merupakan modal yang sangat kuat dalam penegakan hukum yang didambakan. Ibaratnya menyapu ruangan yang kotor tentulah dengan sapu yang bersih. (ARI)

Selengkapnya Mungkinkah Hukum Kajati Kepri, Sudah Tumpul Ke Bawah

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Buat Sistem Informsi Mu Sekarang