Press "Enter" to skip to content

Kontraktor Tuding Pihak BPKAD main mata, Akan Ambil Langkah Hukum

Telah Dibaca : 1220 Kali

Empat Lawang, KRSumsel.com Sekitar puluhan rekanan (kontraktor,red) yang  mengerjakan proyek di Dinas PUPR Empat Lawang gigit jari dan memanas, pasalnya pengerjaan proyek sudah selesai namun dananya tak kunjung cair.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pengerjaan proyek tersebut  di anggaran pada tahun 2018 lalu. Namun dengan alasan dana APBD tahun 2018 mengalami defisit sehingga tidak dapat dibayarkan kepada pihak ketiga. Namun pihak BPKAD menjanjikan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2019 dalam artian Pemda hutang kepada kontaktor yang akan dibayarkan melalui luncuran.

Salah seorang kontraktor yang tidak ingin menyebutkan namanya, apa yang dijanjikan pihak BPKAD hingga saat ini belum terealisasi. Ia menduga ini ada main mata dan unsur kesengajaan dari pihak Pemda.

“Kami menduga ini sudah ada unsur kesengajaan untuk tidak dicairkan proyek kami. Kami menuding BPKAD sudah main mata, dengan pihak lain,” ungkapnya.

Diceritakannya, beberapa kali pihak kontraktor koordinasi dengan Dinas PUPR dan Satker, pada staf namun belum ada kepastian pencairan dananya dan hanya di sanggupi saja.

Untuk permasalahan ini pihak kontraktor, terus berkoordinasi sesama kontraktor lainnya untuk menyatukan persepsi langkah langkah yang akan di tempuh, bisa minta dipermudah pencairan dana luncuran atau langkah hukum.

“Pengerjaan Proyek sudah selesai, anggaran belum dicairkan, padahal proyek ini anggaran tahun 2018 yang lalu,” katanya.

Dijelaskan, kami bersama teman-teman asosiasi, beberapa kali menanyakan, jawabannya tetap dana APBD belum bisa dicairka, katanya.

Di tempat terpisah saat dikonfirmasi via Telpon Selularnya, Plt Kepala BPKAD Empat Lawang Hendra Lezi mengatakan anggaran untuk proyek yang di sebut memang dibayarkan pada tahun 2019 namun untuk kepastiannya pembayaran di APBD induk belum bisa nanti akan dibayarkan pada APBD perubahan nanti. Karena saat ini kita lokus pada pemeriksaan BPK dulu.

“Saat ini untuk APBD induk belum bisa bayarakan hutang Pemda kepada pihak ketiga itu. Insyallah akan dibayarkan pada APBD perubahan mendatang” ucapnya.

Ditempat lain, LSM segentar Alam yang mengatasnamakan Masyarakat peduli Anti Korupsi Indonesia mengatakan, menurutnya hal tersebut tidak mungkin anggarannya macet di dan itu hanya rekayasa kepala BPKAD saja. Tegasnya.

“Anggaran sudah tutup tahun buka anggaran baru tahun 2019. kayak gak tau aturan saja, ungkapnya, untuk itu pihaknya akan menelusuri kasus ini,” tukasnya.(**)

Selengkapnya Kontraktor Tuding Pihak BPKAD main mata, Akan Ambil Langkah Hukum

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Buat Sistem Informsi Mu Sekarang