Press "Enter" to skip to content

Bawaslu Diminta Tindaklanjuti Kampanye Kartu Jokowi

Telah Dibaca : 8016 Kali

DATARIAU.COM – Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Moh Nizar Zahro mengatakan Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak bisa lagi membedakan kapan menjadi Presiden RI dan calon petahana presiden.
Anggota Komisi X DPR ini mengkritisi Jokowi yang mensosialisasikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah saat pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk siswa SD, SMP, SMA/SMK di SLB Negeri Pembina Lebak Bulus, Rabu (6/3/2019).
Padahal, KIP Kuliah itu merupakan program Jokowi sebagai calon incumbent presiden. Sedangkan, Jokowi membagikan KIP kepada para siswa kapasitasnya sebagai Presiden RI.
“Jokowi sudah tidak bisa membedakan kapan sebagai presiden dan kapan sebagai capres. Dua-duanya sudah campur aduk seperti gado-gado,” kata Nizar di Jakarta, Kamis (7/3/2019).
Menurut dia, sikap Jokowi yang tidak mau cuti menjadi contoh buruk dalam kancah politik. Karena, Jokowi sangat jelas ingin memanfaatkan jabatan demi mempertahankan kekuasaan.
Orang yang gelap mata terhadap kekuasaan akhirnya menghalalkan segala cara, termasuk memanfaatkan jabatan untuk berkampanye, ujarnya.
Oleh karena itu, Nizar meminta kepada Bawaslu untuk menindaklanjuti kampanye yang dilakukan Jokowi mengenai KIP Kuliah. Sebab, itu merupakan program Jokowi sebagai calon presiden.
“KIP kuliah adalah program capres, tapi disusupkan dalam kapasitasnya sebagai presiden. Ini jelas pelanggaran. Sayangnya, yang seperti ini luput dari penindakan Bawaslu. Padahal, negara sudah membiayai Bawaslu sangat besar sekali tapi kerjanya sangat tidak memuaskan,” tandasnya. (*)

Selengkapnya Bawaslu Diminta Tindaklanjuti Kampanye Kartu Jokowi

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Buat Sistem Informsi Mu Sekarang