Press "Enter" to skip to content

Jaksa pengawas – Komisi Yudisial  didesak pantau  sidang pasal makar di Timika

Telah Dibaca : 8363 Kali

 

demo simpatisan KNPB di Waena Jayapura beberapa waktu lalu – Jubi/ David Sobolim

Jayapura, Jubi –  Perkara tuduhan makar terhadap tiga aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB)  Yanto Awerkion, Sem Asso dan Edo Dogopia terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Timika dengan nomor : 27/Pid.B/2019/PN Tim pada tanggal 21 Maret 2019.

Jaksa pengawas dan Komisi Yudisial diminta segera memantau sidang pasal makar tersebut.

Direktur LBH Papua,  Emanuel Gobay  dalam rilisnya kepada Jubi, Rabu (3/4/2019)  menyatakan  jauh sebelum sidang Penasehat Hukum Yanto Awerkion, Sem Asso dan Edo Dogopia telah mendaftarkan surat kuasa kepada panitera pidana Pengadilan Negeri Kota Timika.

Sekalipun demikian, tiga hari sebelum sidang digelar pada tanggal 28 Maret 2019. Jaksa Penuntut  Umum (JPU) tidak mengirimkan surat undangan sidang kepada penasehat hukum.

Padahal ketentuan Pasal 146 ayat (1) KUHAP menyebutkan penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Menurutnya, dengan tidak dijalankannya tanggugjawab Penuntut umum (JPU) sebagaimana ditegaskan Pasal 146 ayat (1) KUHAP di atas, maka  secara langsung berdampak pada penasehat hukum terdakwa. Karena  tidak sempat menghadiri sidang perdana.

Sekalipun demikian, Ketua Majelis Hakim Relly D Behuku mengatakan, sidang itu akan dilanjutkan pada 2 April 2019.

Adapun  agendanya adalah keberatan dari penasehat hukum.  Apabila tidak ada keberatan dari kuasa hukum terdakwa terhadap dakwaan, maka dilanjutkan pemeriksaan saksi dari JPU.

Sejak sidang perdana digelar pada Kamis, 28 Maret 2019 sampai dengan sidang kedua pada Selasa, 2 April 2019 memakan waktu hanya 5 (lima) hari. Padahal sesuai dengan tradisi persidangan di seluruh wilayah indonesia biasanya majelis hakim menunda persidangan untuk agenda selanjutnya selama 1 (satu) minggu.

Keanehan itu semakin nyata dengan fakta majelis hakim sendiri mengetahui bahwa dalam persidangan perdana tidak dihadiri penasehat hukum terdakwa yang jelas-jelas telah mendaftarkan surat kuasa, beberapa hari sebelum sidang perdana diselenggarakan.

Pada saat sidang kedua yang digelar pada tanggal 2 April 2019 di Pengadilan Negeri Kota Timika, Penasehat Hukum Yanto Awerkion Cs meminta ketua majelis hakim untuk menunda persidangan sebab belum mendapatkan berkas perkara secara lengkap dari jaksa penuntut umum (JPU) sehingga tidak sempat membuat nota keberatan atau eksepsi

Permintaan penasehat hukum terdakwa ditolak oleh ketua majelis hakim. Selanjutnya memerintahkan sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian.

Sikap jaksa penuntut umum (JPU) dan ketua majelis hukum pemeriksa perkara nomor : 27/Pid.B/2019/PN Tim secara telah mengabaikan hak bantuan hukum bagi terdakwa sebagaimana diatur pada Pasal 54 KUHAP yakni “ “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini,”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor : 27/Pid.B/2019/PN Tim telah memiliki misi terselubung dalam pemeriksaan perkara ini sehingga dikhawatirkan akan mengorbankan hak-hak para terdakwa dan mencederai prinsip independensi lembaga peradilan.

Dan LBH meminta untuk menghindari terjadinya kekhawatiran di atas dalam perkara ini,  maka kepada jaksa penuntut umum wajib ditegakkan  UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 32 yakni  “Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang” juncto Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER 069/A/JA/07/2007 tentang ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal  6 huruf (b) .

Adapun bunyinya yakni “menegakkan disiplin, meningkatkan etos kerja, dan membangun kerjasama”.

Sedangkan kepada majelis hakim wajib ditegakkan ketentuan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 13 huruf (b) : “Komisi Yudisial mempunyai wewenang  “menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”.

Berdasarkan 2 (dua) ketentuan yang mengikat jaksa penuntut umum dan hakim diatas maka ditegaskan kepada :

  1. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Jayapura Cq Kepala Kejaksaan Negeri Timika untuk mengawasi dan memeriksa saudari Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor : 27/Pid.B/2019/PN Tim;
  2. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk memeriksa dan memantau jalannya persidangan Perkara Nomor : 27/Pid.B/2019/PN Tim yang dipimpin oleh ketua Pengadilan Negeri Kota Timika.

Sebelumnya, Amnesty International Indonesia meminta  Kepolisian Daerah (Polda) Papua harus segera membebaskan tanpa syarat dan menghentikan proses hukum terhadap tiga aktivis politik damai Papua yang telah dijerat dengan pasal “makar”.

“Menjerat seseorang dengan hukum hanya karena mengekspresikan pandangannya secara damai adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi. Harus bisa dibedakan antara mereka yang mengekspresikan pandangan kemerdekaan mereka secara damai dan mereka yang menggunakan kekerasan. Ketiga aktivis tersebut dituntut dan ditahan semata-mata karena menggunakan hak atas kebebasan berkumpul dan berekspresi secara damai. Polisi menjerat mereka secara represif karena merencanakan acara doa bersama,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, sebagaimana dikutip dari lama resmi organisasi itu amnestyindonesia.org. (*)

Editor: Syam Terrajana

The post Jaksa pengawas – Komisi Yudisial  didesak pantau  sidang pasal makar di Timika appeared first on JUBI.

Selengkapnya Jaksa pengawas – Komisi Yudisial  didesak pantau  sidang pasal makar di Timika

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sponsor By :

Muhammad Ullil Fahri,S.Pd.M.TI

www.mfahri.web.id