Press "Enter" to skip to content

Pemkab Mimika Segera Gugat Soemitro Terkait Kepemilikan Lahan Pelabuhan Poumako

Telah Dibaca : 9889 Kali
Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng, SH., MH.(Foto-Acik)

SAPA (TIMIKA) – Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, segera menggugat pengusaha Soemitro terkait konflik kepemilikan lahan kawasan Pelabuhan Poumako seluas 500 hektare.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng di Timika, Jumat (12/4), mengatakan jajarannya sedang mengumpulkan dokumen administrasi terkait pembebasan lahan kawasan Pelabuhan Poumako di wilayah Distrik Mimika Timur.

Kawasan sekitar Pelabuhan Poumako tersebut dibebaskan Pemkab Mimika dari masyarakat pemilik hak ulayat sejak era 1990-an akhir, bersamaan dengan dibangunnya Dermaga Pelabuhan Nusantara Kelas III Poumako oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub.

“Kami sementara siapkan dokumen untuk menggugat pengusaha Soemitro. Sebab status lahan yang tidak jelas selama ini menyebabkan pusat tidak mau mengucurkan anggaran untuk pembangunan dermaga, terminal penumpang dan fasilitas umum lainnya di Pelabuhan Poumako,” kata Bupati Omaleng.

Orang nomor satu di Kabupaten Mimika itu mengaku prihatin dengan kondisi fasilitas umum di kawasan Pelabuhan Poumako yang terkesan tidak terurus baik oleh pemerintah.

Padahal Pelabuhan Poumako merupakan etalase atau serambi utama bagi Kabupaten Mimika selain Bandara Mozes Kilangin Timika. Di sisi lain, kata Omaleng, Pelabuhan Poumako merupakan urat nadi utama untuk menggerakan perekonomian di Mimika, dimana seluruh barang kebutuhan pokok, bahan bangunan dan lainnya dipasok ke Kota Timika dari Pelabuhan Poumako.

Sekarang ini, kata Bupati Omaleng, salah satu dermaga Pelabuhan Poumako mengalami penurunan lebih dari satu meter. Kondisi itu, kata dia, sangat rawan untuk kegiatan bongkar muat barang maupun penumpang.

“Dermaga di Poumako itu sudah turun jauh sekali. Bagaimana mungkin pemerintah mau memperbaiki dermaga itu kalau masih ada klaim status tanah dari pihak lain. Kementerian Perhubungan tidak mau menggelontorkan anggaran kalau masalah lahan ini tidak diselesaikan. Makanya kami berencana mau bertemu Menhub untuk membicarakan masalah Pelabuhan Poumako ini,” jelas Bupati Omeleng.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Poumako, Husni Anwar Tinota mengatakan, penurunan dermaga lama Poumako sudah berlangsung selama beberapa tahun. Akibatnya, dermaga yang dibangun tahun 1990-an sepanjang 95 meter itu kini tidak bisa difungsikan maksimal untuk tempat sandar sekaligus bongkar muat barang kapal.

“Dermaga lama itu sudah mengalami penurunan 1,5 meter. Itu terjadi sudah beberapa tahun. Praktis dermaga itu tidak bisa difungsikan maksimal, hanya bisa digunakan untuk sandar dan bongkar muat kapal-kapal berukuran kecil dengan muatan yang tidak terlalu banyak. Kami khawatir dermaga lama itu bisa ambruk jika tidak segera diperbaiki,” kata Husni.

Menurut dia, seluruh aktivitas bongkar muat barang kapal maupun bongkar muat penumpang kapal Pelni menggunakan fasilitas dermaga baru sepanjang 120 meter yang selesai dibangun sekitar tahun 2013. Dermaga baru tersebut berada persis di samping dermaga lama Poumako.

Akibat penumpukan kapal barang maupun kapal penumpang di dermaga baru tersebut, waktu bongkar muat barang di Pelabuhan Poumako bisa lebih dari tiga hari.

“Dulu saat dermaga lama masih difungsikan, pembongkaran 300 thius (peti kemas) hanya makan waktu satu hari. Esoknya kapal sudah bisa berlayar kembali ke Surabaya atau Makassar. Tapi sekarang dengan jumlah yang sama bisa butuh waktu lebih dari tiga hari. Itupun kalau tidak ada kapal lain yang antre menunggu giliran bongkar barang,” jelas Husni.

Molornya proses bongkar muat barang di Pelabuhan Poumako tersebut, demikian Husni, juga dikeluhkan oleh sejumlah perusahaan jasa pelayaran seperti PT SPIL, PT Temas dan PT Tanto dan lainnya mengingat biaya yang mereka keluarkan selama proses tersebut membengkak ratusan juta rupiah.

Terhadap permasalahan tersebut, UPP Poumako telah melaporkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub maupun terus berkoordinasi dengan jajaran Pemkab Mimika melalui Dinas Perhubungan.

Permasalahan utama belum bisa dibangunnya berbagai fasilitas publik di Pelabuhan Poumako baik dermaga, terminal dan sarana lainnya lantaran lahan kawasan pelabuhan tersebut masih disengketakan oleh Pengusaha Soemitro, pemilik Grup Usaha Serayu di Timika.

“Kementerian Perhubungan sebenarnya sudah lama menyiapkan anggaran untuk pembangunan fasilitas dermaga maupun sarana penunjang lain di Pelabuhan Poumako, tapi sampai sekarang tidak bisa dibangun karena masih ada klaim dari salah satu pihak bahwa lahan kawasan Pelabuhan Paumako itu miliknya,” kata Husni. (Antara)

Selengkapnya Pemkab Mimika Segera Gugat Soemitro Terkait Kepemilikan Lahan Pelabuhan Poumako

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sponsor By :

Muhammad Ullil Fahri,S.Pd.M.TI

www.mfahri.web.id